Banjarbaru,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PKP menggelar Pertemuan Koordinasi Percepatan SID, Program Cetak Sawah Rakyat, dan Manajemen Keuangan Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, kepala dinas terkait dari seluruh kabupaten/kota, penyuluh pertanian lapangan, serta para pemangku kepentingan dari sektor pertanian dan tata kelola keuangan daerah.

Acara ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan strategi percepatan pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam implementasi SID sebagai sarana digitalisasi data, mempercepat realisasi program cetak sawah rakyat yang menjadi prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kapasitas manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan seluruh program dapat berjalan efektif. “Pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial. Melalui koordinasi ini, kita menyatukan persepsi agar target luasan sawah baru dan pemutakhiran data desa bisa tercapai sesuai timeline,” ujarnya.

Perwakilan Irjen dari Kementerian Pertanian RI yang turut hadir, menyampaikan dukungannya dan mengapresiasi upaya Kalsel dalam mempercepat pelaksanaan program strategis nasional. “Kalsel menjadi salah satu provinsi yang kami prioritaskan karena potensi lahan dan komitmen daerah yang kuat dalam pembangunan pertanian," katanya.

Pertemuan juga membahas aspek teknis penganggaran, pemantauan pelaksanaan proyek, dan pelatihan terpadu bagi aparat desa dalam pengelolaan data dan anggaran secara digital melalui SID. Beberapa kabupaten seperti Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala juga memaparkan capaian awal dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Diharapkan, hasil dari pertemuan koordinasi ini dapat mempercepat pelaksanaan program cetak sawah rakyat di seluruh wilayah Kalsel, memperbaiki sistem informasi desa, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.dpkp/nrl